Jakarta: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menggelar pertemuan dengan State Councillor Myanmar Ms. Aung San Su Ki di Ibu Kota Myanmar Pyi Pyi Twa, Minggu, 25 Mei 2018. Din bersama dengan sejumlah tokoh agama diterima langsung oleh Aung San.
Din hadir sebagai utusan khusus Presiden Joko Widodo untuk melakukan dialog dan Kerja sama antar agama dan peradaban (UKP-DKAAP). Salah satu yang dibahas yakni soal perkembangan di Myanmar, khususnya di Provinsi Rakhine, yang menimbulkan keprihatinan bagi negara di kawasan Asia Tenggara dan dunia.
Menurut Din, persoalan ini bisa diselesaikan salah satunya dengan cara mengedepankan kedamaian dan memberi pengakuan kewarganegaraan bersama kepada seluruh rakyat. Maka itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini pun meminta Myanmar mengakui dan memberi hak kewarganegaraan bagi etnik Rohingya yang kebetulan beragama Islam.
Menanggapi permintaan Din, Aung San menyatakan bahwa Myanmar mengamalkan demokrasi dan sangat menghargai hak asasi manusia. Dia berjanji masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi.
Selain Din, turut hadir tiga tokoh umat Buddha dunia yakni Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev. Niwano. Kemudian, tokoh Kristiani Eropa, Bishop Gunnar Stalsett; tokoh umat Hindu dari India, Madame Vinu Aram; dan Wakil Sekjen Religions for Peace Internasional dari New York; Rev. Koichi Sugino.
Para tokoh lintas agama Myanmar itu menemui Aung San Su Ki untuk menyampaikan surat para tokoh agama dunia untuk bangsa Myanmar. Surat ini dihasilkan dari konsultasi tingkat tinggi selama dua hari sebelumnya di Yangon. Isi surat berisi pesan dan ajakan kepada pemerintah dan Rakyat Myanmar untuk menyelesaikan konflik bernuansa agama dan etnis di Myanmar dgn semangat kemanusiaan, perdamaian, dan rekonsiliasi.
State Concillor Aung San Su Ki sendiri menerima dengan senang hati surat tersebut. Termasuk usulan delegasi untuk mengadakan Konferensi Internasional tentang Myanmar pada Oktober 2018. Konferensi tersebut diharapkan jadi tonggak penyelesaian masalah Myanmar secara berkeadilan.
(JMS)
No comments:
Post a Comment