Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan. Pencapaian itu menuai apresiasi dari Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris.
Fahira mengatakan, predikat tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi itu tak lepas dari tradisi baru yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu pertanggungjawaban akuntabilitas, transparansi penggunaan APBD untuk kesejahteraan warga Jakarta.
"Satu lagi janji yang ditunaikan Anies-Sandi saat kampanye, DKI Jakarta akhirnya mendapat WTP. Ini pencapaian yang patut diapresiasi. Predikat WTP ini juga menunjukkan bahwa selama dinakhodai Anies-Sandi, APBD DKI Jakarta benar-benar digunakan sepenuhnya membangun Jakarta, baik manusianya maupun infrastrukturnya. Pemprov DKI Jakarta semakin on the right track. Saya ucapkan selamat,” kata Fahira melalui keterangan tertulis, Selasa, 29 Mei 2018.
Senator asal Jakarta itu mengungkapkan, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Fahira berpendapat, institusi pemerintahan yang memperoleh WDP menunjukkan masih ada permasalahan dalam pengelolaan dan laporan.
Fahira menilai, problem utama kenapa era pemerintahan sebelumnya tak kunjung mendapat WTP adalah persoalan pencatatan aset.
"Problem ini dijawab Pemprov dengan melakukan inventarisasi aset tetap Pemprov DKI Jakarta secara komprehensif dan tepat waktu. Kartu inventaris barang juga diperbaharui sehingga lebih informatif, dan mampu mengoreksi catatan-catatan aset yang belum valid. Predikat WTP ini menjadi salah satu langkah penting bagi Anies-Sandi untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD DKI Jakarta yang keluar memang diperuntukkan bagi warga," ujar Fahira.
(ROS)
No comments:
Post a Comment