Aktivis dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) meminta Presiden Jokowi mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib di aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia.
Jakarta: Bareskrim Mabes Polri bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal membuka kembali berkas perkara meninggalnya aktivitas HAM Munir Said Thalib. Langkah itu dilakukan setelah Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir menyerahkan dokumen fakta baru ke pemerintah.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengamanatkan Kabareskrim Polri Irjen Arief Sulistyanto untuk membuka lagi berkas kasus Munir. Saat ini, Kabareskrim sedang menjalankan meneliti atas kasus Munir untuk mengungkap pelaku-pelaku yang diduga terlibat.
"Kita akan buka lagi berkasnya, kita akan teliti dan dalami lebih dalam. Kita juga akan cek kebenarannya seperti apa," kata Kabid Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 3 September 2018.
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung M Prasetyo mengaku sudah siap dalam membuka kembali kasus Munir. Meski begitu, ada kendala Kejagung dalam meneliti kasus tersebut, seperti tidak adanya dokumen asli.
Baca: Kejagung Masih Menunggu Dokumen Asli TPF Munir
"Kami telah cek ke Setneg (Sekretariat Negara), tapi berkas itu tidak ada. Hanya hasil fotokopi yang tak ada tanda tangan. Ini masalah penting, karena kita mengacunya pada dokumen asli," tegas dia.
Menurut dia, jaksa yang diamanatkan untuk meneliti kasus Munir tidak bisa mengacu pada berkas yang tidak asli. Pasalnya, hasil penelitian sangat dikhawatirkan akan keliru. Kejagung akan bergerak jika dokumen bukti baru itu telah ada.
"Jadi, kita tunggu saja, katanya kan sudah diserahkan (dokumen fakta baru) ke Setneg. Tapi, di Setneg saja juga tidak ada," pungkas Prasetyo.
(OGI)
No comments:
Post a Comment