UMKM (ANT/Aditya Pradana Putra).
Jakarta: Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai kebijakan pemerintah untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu hal yang tepat untuk memicu ketaatan membayar pajak.
Ketua Umum HKI Sunny Iskandar menjelaskan pelaku industri besar kerap kali dipersulit dalam proses perpajakan namun kebijakan tersebut dinilai sangat baik bagi pengusaha kecil.
"Tapi yang penting tingkat kesadaran untuk membayar pajak itu yang sudah ditangkap dulu," ujarnya di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.
Ia menambahkan, ketika pajak ini telah memiliki angka yang cukup rasionable, dinilai sangat bagus untuk UMKM dalam melakukan pembukuan. Pasalnya saat ini dalam pembukuan perpajakan bukan persoalan yang mudah bagi pengusaha bertingkat menengah.
Sebelumnya, Pemerintah telah merevisi aturan pajak penghasilan (PPh) bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menerbitkan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 tahun 2013. Dalam aturan yang baru tersebut pemerintah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari yang semula satu persen menjadi 0,5 persen.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan memang ada plus minus dari penurunan tarif tersebut ke ekonomi dan penerimaan pajak. Dia bilang dari hitungan Ditjen Pajak ada potensi pengurangan penerimaan sebesar Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun di 2018.
"Karena mulai berlaku mulai 1 Juli jadi dampaknya di 2018 hanya setengah tahun," kata Robert dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat,
(SAW)
No comments:
Post a Comment